topmetro.news – Pemecatan Effendi MS Simbolon dari PDI Perjuangan, ternyata menjadi perhatian banyak pihak. Bukan soal keberadaan Effendi Simbolon di PDI Perjuangan, tetapi soal ‘standar ganda’ yang dipertontonkan Partai Banteng tersebut.
Salah satu yang menyoroti ‘standar ganda’ tersebut adalah kader lama PDI Perjuangan, Raya Timbul Manurung. Menurutnya, PDI Perjuangan sekarang sudah sangat jauh berbeda dengan yang dulu. Di mana dulu, PDI Perjuangan tidak takut kepada siapa pun, bahkan terhadap penguasa.
“Kalau sekarang saya lihat hanya berani kepada figur tertentu. Kalau Effendi Simbolon mereka pecat, kenapa Jokowi tidak?” katanya kepada media ini, Senin (2/12/2024).
Ratiman, sapaan akrab Raya Timbul Manurung, lantas mengutarakan beberapa catatan, yang menunjukkan, bahwa seharusnya PDI Perjuangan harus bersikap sama kepada Effendi Simbolon maupun Jokowi.
Catatan Ratiman, bahwa baik Jokowi maupun Effendi Simbolon sama-sama anggota PDIP sudah sejak lama. Kemudian sama-sama mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Selanjutnya, sama-sama dukung Ridwan Kamil di Pilgub DKI 2024.
Selain itu, keduanya sama-sama dukung mendukung calon non-PDIP di pilkada daerah. Jokowi di Jateng, Efendi Simbolon di Sumatera Utara. “Tapi Effendi Simbolon dipecat PDIP, tetapi PDIP tidak berani mengumumkan status Jokowi di PDIP,” katanya.
Menurutnya, apa yang disampaikan Juru Bicara PDI Perjuangan Chico Hakim, bahwa langkah yang diambil partai ke Jokowi tak harus menjadi konsumsi publik, sebenarnya semakin menunjukkan standar ganda itu.
“Kan aneh. PDIP mengumumkan telah memecat Effendi Simbolon lantaran berbeda pandangan dengan partai. Namun, untuk status Jokowi, PDIP tak ingin menjelaskan. Ada apa? Tidak ingin atau tidak berani?” tanya Ratiman.
“Jadi saya kira para pengurus PDI Perjuangan jangan lah membawa partai ini seolah-olah ‘mencla-mencle’. Ke si A lain dengan ke si B, padahal seperti catatan saya di atas, keduanya melakukan hal yang sama dan sama-sama kader lama,” sambungnya.
Demisioner
Hal lain yang jadi sorotan kader PDI (sebelum jadi PDI Perjuangan) sejak 1982 ini adalah, status kepengurusan DPP PDI Perjuangan saat mengeluarkan pemecatan tersebut.
Menurutnya, SK pemecatan DPP PDIP dibuat oleh DPP PDIP yang cacat hukum dengan memperpanjang periode kepengurusan tanpa mengikuti.AD ART yang berlaku dan tidak sesuai dengan UU Partai Politik.
“DPP PDIP seharusnya sudah berakhir dan demisioner serta tidak berhak membuat putusan. SK Menkumham tentang perpanjangan waktu dan penyempurnaan periode DPP PDIP versi Megawati pun sudah digugat di PTUN. Secara substansi hukum, SK Menkumham adalah tidak sah karena melanggar AD ART Partai yang sah sesuai UU Partai Politik. Selain itu, SK pemecatan memakai konsideran hukum SK Menkumham yang masih digugat di PTUN,” paparnya.
Ratiman menyebut, bahwa isi SK Pemecatan masih ada keanehan. “Pada Keputusan Poin 4, tertulis: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” katanya.
“Mungkin DPP PDIP belajar dari DPP Golkar, yang dahulu pernah memecat Nusron Wahid dan Ginanjar Kartasasmita cs dari anggota dan pengurus Golkar karena mereka mendukung Jokowi di Pilpres 2014. Akhirnya Nusron Wahid cs direhabilitasi kembali oleh Golkar. Dan sekarang semua yang pernah Golkar pecat, telah menjadi pengurus teras Golkar dan menjabat posisi strategis di pemerintahan,” paparnya.
Akhirnya, lanjut dia, bila kasus Effendi Simbolon dibandingkan dengan Jokowi, bahwa keduanya sama-sama anggota PDI Perjuangan sudah lama. Effendi Simbolon jadi anggota PDIP (dahulu PDI) sejak tahun 1987lalu Jokowi menjadi anggota PDIP (dahulu PDI) waktu mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM.
“Mereka bersama-sama mendukung pencalonan Prabowo di Pilpres 2024. Bersama-sama mendukung pencalonan Ridwan Kamil di Pilgub DKI 2024. Mereka sama-sama mendukung pilkada di provinsi, di mana calon yang mereka dukung bukan dari PDIP,” ungkap Ratiman.
Golden Parasut
Lalu ia mempertanyakan kembali, kenapa DPP PDI Perjuangan berani memecat Effendi MS Simbolon tetapi tidak berani mengumumkan status Jokowi? “Pertanyaannya lagi adalah, apakah Jokowi telah dipecat atau tidak. Apakah DPP PDIP berani memecat Jokowi? Ataukah nanti tiba-tiba Ketum PDIP rangkul-rangkulan dengan Jokowi?” tanyanya.
Ia menilai, bahwa PDI Perjuangan sepertinya punya ‘golden parasut’ serta Plan A dan Plan B terhadap Jokowi. “Mereka membuat hitungan terhadap Jokowi untung rugi secara politik di masa depan. Bila perlu ada sinetron Korea dan berpelukan. Apalagi internal PDIP juga bukan satu faksi yang utuh, tetapi ada beberapa faksi yang berbeda arah dan kepentingan. Sepertinya mereka menunggu sesuai penyair WS Rendra: Menunggu Godot,” tutupnya.
Sebelumnya, Juru Bicara PDI Perjuangan Chico Hakim mengatakan, Minggu (1/12/2024), tidak semua langkah dan keputusan PDI Perjuangan menjadi konsumsi publik. “Kan kita bisa lihat dari apa yang sedang terjadi sekarang. Saya rasa kalau memang ada hubungan antara kader dan partainya tidak seperti itu,” ungkapnya.
Diketahui, Effendi MS Simbolon resmi dipecat dari PDI Perjuangan buntut mendukung calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK). Effendy dinilai telah melanggar AD/ART partai.
reporter | Jeremi Taran
